SHINTIA EFRIYANI
26211751
3EB10
Masyarakat Ekonomi ASEAN
Indonesia adalah
salah satu Negara terbesar populasinya yang ada di kawasan ASEAN. Masyarakat
Indonesia adalah Negara Heterogen dengan berbagai jenis suku, bahasa dan adat
istiadat yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia mempunyai
kekuatan ekonomi yang cukup bagus, pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia
(4,5%) setelah RRT dan India. Beberapa tahapan awal mesti diwujudkan untuk
merealisasikan target atau sasaran bersama Masyarakat Asean tersebut, di
antaranya adalah melalui penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (Asean
Economic Community) pada tahun 2015.
Kesepakatan
bersama untuk mengintegrasikan berbagai negara Asean (Indonesia,
Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunai Darussalam, Kamboja, Vietnam,
Laos dan Myanmar) yang masing-masing memiliki latar-belakang
sosial-budaya, ideologi politik, ekonomi dan kepentingan berbeda ke dalam
suatu komunitas yang disebut Masyarakat Ekonomi Asean ini masih menghadapi
sejumlah kendala besar, khususnya bagi Indonesia yang masih dihadapkan dengan
berbagai masalah multi dimensi yang sarat kepentingan.
Masyarakat Ekonomi Asean dengan
sasarannya yang mengintegrasikan ekonomi regional Asia Tenggara menggambarkan
karakteristik utama dalam bentuk pasar tunggal dan basis produksi, kawasan
ekonomi yang sangat kompetitif, kawasan pengembangan ekonomi yang merata atau
seimbang, dan kawasan yang terintegrasi sepenuhnya menjadi ekonomi
global.Sebagai pasar tunggal kawasan terpadu Asean dengan luas sekitar 4,47
juta km persegi yang didiami oleh lebih dari 600 juta jiwa dari 10 negara
anggota ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memacu daya saing
ekonomi kawasan Asean yang diindikasikan melalui terjadinya arus bebas (free
flow) : barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal.
Kesiapan Menjelang
Pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean
Meski tercatat sebagai
negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah ruah dengan luas dan
populasi terbesar di antara negara-negara lainnya di Asean, Indonesia
diperkirakan masih belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean pada
tahun 2015. Pernyataan bernada skeptis atas kesiapan Indonesia menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang
dan Industri Bidang Tenaga Kerja, Benny Soetrisno beberapa waktu lalu dalam
Seminar Kesiapan Tenaga Kerja dalam Menghadapi Pasar Asean. Pernyataan tersebut adalah
sangat beralasan mengingat bahwa masih ada sejumlah masalah mendasar yang
menimpa Indonesia dan harus segera diatasi sebelum berlakunya Mayarakat Ekonomi
Asean pada tahun 2015. Iklim investasi kurang kondusif yang diindikasikan
melalui masalah ruwetnya birokrasi, infrastruktur, masalah kualitas sumber daya
manusia dan ketenagakerjaan (perburuhan) serta korupsi merupakan sebagian dari
masalah yang saat ini masih menyandera pemerintah Indonesia.
Kendala-kendala tersebut di
atas mengakibatkan Indonesia belum dapat mensejajarkan diri untuk “tegak
sama tinggi dan duduk sama rendah” di antara negara-negara Asean
lainnya. Kekhawatiran ini tercermin melalui pernyataan Menteri Perdagangan
(Mendag) Gita Wirjawan yang menyebutkan bahwa Indonesia masih harus mengerjakan
banyak hal untuk mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Menteri
ini juga mengakui bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara Asean yang masih
memerlukan persiapan lebih banyak. Kondisi
serupa juga dialami oleh beberapa negara Asean lainnya. Myanmar, misalnya, juga
menghadapi kendala yang tidak jauh berbeda. Bahkan para pengusaha Myanmar
sendiri mengaku belum siap untuk bergabung dalam pasar Masyarakat Ekonomi
Asean. Kekhawatiran atas kesiapan
semua negara anggota Asean untuk pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean juga
terungkap melalui suvey yang dilakukan oleh Kamar Dagang Amerika di Singapura.
Survey yang melibatkan 475 pengusaha senior Amerika tersebut mengungkapkan
bahwa 52 persen responden tidak percaya Masyarakat Ekonomi Asean dapat
diwujudkan pada tahun 2015.
Sebagai salah satu
dari tiga pilar utama ASEAN Community 2015, ASEAN Economic Community yang dibentuk dengan misi menjadikan
perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan
Negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi
Negara ASEAN saat ini. Selain itu juga dengan terwujudnya ASEAN Community yang dimana di dalamnya terdapat AEC,
dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategis di kancah Internasional,
kita mengharapkan dengan dengan terwujudnya komunitas masyarakat
ekonomi ASEAN ini dapat membuka mata semua pihak, sehingga terjadi suatu dialog
antar sektor yang dimana nantinya juga saling melengkapi diantara para stakeholder sektor ekonomi di Negara-negara ASEAN
ini sangat penting. Misalnya untuk infrastruktur, jika kita
berbicara tentang infrastruktur mungkin Indonesia masih sangat dinilai kurang,
baik itu berupa jalan raya, bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya. Dalam hal
ini kita dapat memperoleh manfaat dari saling tukar pengalaman dengan anggota
ASEAN lainnya. Jika dilihat dari sisi demografi Sumber Daya Manusia-nya,
Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community ini sebenarnya merupakan
salah satu Negara yang produktif. Jika dilihat dari faktor usia, sebagian besar
penduduk Indonesia atau sekitar 70% nya merupakan usia produktif. Jika kita
lihat pada sisi ketenaga kerjaan kita memiliki 110 juta tenaga kerja (data BPS, tahun 2007), namun apakah
sekarang ini kita utilize dengan tenaga kerja kita yang berjumlah sekitar 110
juta itu.
Langkah & Persiapan
Menghadapi Era Pasar Bebas Asean
Berangkat dari pertanyaan
tersebut di atas, pemerintah dituntut untuk segera mempersiapkan langkah &
strategi menghadapi ancaman hempasan gelombang tsunami ekonomi “Masyarakat
Ekonomi Asean” dengan menyusun dan menata kembali
kebijakan-kebijakan nasional yang diarahkan agar dapat lebih mendorong dan
meningkatkan daya saing (competitiveness) sumber daya manusia
dan industri di Indonesia. Taraf daya saing nasional ini perlu segera
ditingkatkan mengingat bahwa berdasarkan Indeks Daya Saing Global
2010, tingkat daya saing Indonesia hanya berada pada posisi 75 atau jauh
tertinggal dibanding Vietnam (posisi 53) yang baru merdeka dan baru bergabung
ke dalam ASEAN. Dengan kata lain,
pemerintah harus segera memperkuat kebijakan & langkah-langkah yangpro-bisnis atau pro-job,
bukan memperkuat kebijakan & langkah populis seperti yang terjadi
belakangan ini yang diindikasikan dengan adanya kenaikan upah minimun regional
(UMP/UMK) yang sangat drastis di beberapa daerah pada awal tahun 2013 ini. Jika
tidak, Indonesia bisa dipastikan hanya akan menjadi pasar potensial bagi negara
ASEAN lainnya, bukannya menjadi pemain utama di kawasan Asean. Indonesia
disebut-sebut sebagai negara paling menarik bagi pengembangan usaha baru, yang
kemudian disusul oleh Vietnam, Thailan dan Myanmar.
Keterlibatan berbagai
pihak, mulai dari para pembuat kebijakan hingga masyarakat umum sangatlah
diperlukan untuk memastikan kesiapan seluruh elemen bangsa dalam menghadapi
pasar bebas yang disebut Masyarakat Ekonomi Asean ini. Berbagai diskusi atau
seminar sudah dilakukan pemerintah dengan melibatkan para pakar dari
berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah guna memastikan kesiapan
masyarakat Indonesia menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015 yang menuntut efisiensi
dan keunggulan produk yang lebih kompetitif dan inovatif. Meski Masyarakat
Ekonomi Asean dipandang sebagai sebuah peluang positif bagi perkembangan
ekonomi nasional, namun sejumlah tantangan dan hambatan klasik yang terus
menghantui Indonesia dari waktu ke waktu mesti segera diatasi. Hambatan
dan tantangan mendasar yang perlu dibenahi pemerintah saat ini, antara lain,
mencakup masalah : infrastruktur, birokrasi, masalah kualitas sumber
daya manusia dan masalah perburuhan, sinergi kebijakan nasional dan daerah,
daya saing pengusaha nasional, korupsi dan pungutan liar yang
mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (high-cost economy).
Dalam upaya mempersiapkan
diri menghadapi perubahan dan sekaligus mengatasi hambatan & tatangan
tersebut, Pemerintah harus segera merumuskan dan menetapkan
langkah-langkah strategis terpadu dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dan
pemangku kepentingan (stakeholder). Di samping itu, pembaruan dan
perubahan (changes)menjadi sebuah kata kunci yang mesti segera
disosialisasikan dan diimplementasikan secara gradual atau bertahap mengingat
kemajukan dan keanekaragaman kareakteristik kehidupan sosial dan ekonomi bangsa
Indonesia Akhirnya, seiring dengan
semakin dekatnya tenggat waktu pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean 2015,
pemerintah juga harus semakin menggencarkan kegiatan sosialisasi Masyarakat
Ekonomi Asean 2015 kepada seluruh masyarakat, termasuk jajaran birokrasi
di daerah dengan maksud agar tidak terjadinya tumpang-tindih (overlapping) antara
kebijakan nasional dengan kebijakan daerah yang selalu mendasarkan pengambilan
keputusan berbasis otonomi daerah.
http://www.demokrat.or.id/2013/09/presiden-menegaskan-ktt-apec-bali-harus-menghasilkan-sesuatu/
http://www.suarapembaruan.com/home/bali-siap-menggelar-ktt-apec/41773
http://www.apec2013.or.id/
http://indonesia.travel/id/event/detail/658/indonesia-tuan-rumah-ktt-apec-2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar