Plus Minus Pengawasan Bank oleh OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan
menjalankan fungsi pengawasan perbankan mulai 1 Januari 2014. Dengan melakukan
fungsi pengawasan perbankan maka OJK melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan
secara terintegrasi sektor keuangan mulai dari perbankan, asuransi, pasar
modal, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.
OJK menjalankan fungsi pengawasan dan
pengaturan secara terintegrasi itu memiliki dampak positif dan negatif.
Pengawasan yang dilakukan lembaga ini begitu sangat besar sehingga diharapkan
dapat mendeteksi kecurangan dan penyimpangan di institusi keuangan dengan
cepat.
Bila ada perusahaan asuransi terafiliasi
dengan bank, dan ketika perusahaan asuransi itu mengalami masalah maka OJK
dapat mengawasi perusahaan asuransi dan bank tersebut agar dampak penyimpangan
tidak sampai ke bank. Jadi efek sistemik bisa terputus dengan adanya pengawasan
OJK.
Meski demikian, kehadiran OJK juga
memiliki sisi negatif. OJK yang termasuk badan pengawasan besar dapat membuat
birokrasi menjadi tidak efisien. Dikhawatirkan terjadi birokrasi terlalu lebar
sehingga tidak dapat cepat mendeteksi.
Sementara itu, OJK akan mengawasi fungsi
perbankan maka Indonesia mengadopsi sistem regulasi moneter dan mikro prudensial.
Selama ini fungsi pengawasan perbankan
dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) sehingga ada persepsi mengenai terpusatnya
kekuasaan dan regulasi di BI serta konflik kepentingan. Oleh karena itu,
kehadiran OJK dapat memudahkan koordinasi dan pengawasan menjadi lebih efisien.
OJK sanggup untuk menjalankan fungsi
pengawasan perbankan. Apalagi hal itu sudah diamanatkan dalam Undang-undang
(UU) Nomor 21 Tahun 2011. OJK pun telah memiliki blue print dalam menjalankan
tugas pengaturan pengawasan secara terintegrasi sektor keuangan. Kehadiran OJK
membuat pengawasan sistem keuangan menjadi satu pintu sehingga diharapkan
penyimpangan tidak berdampak ke lembaga keuangan lainnya.
Terhitung 1 Januari 2014, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) akan mengambilalih fungsi pengawasan perbankan yang selama ini
dijalankan oleh Bank Indonesia (BI). OJK telah lebih dulu mengambilalih
pengawasan lembaga keuangan non bank sejak 1 Januari 2013. Jadi lengkap sudah
tugas OJK untuk mengawasi sektor keuangan mulai dari perbankan, asuransi, perusahaan
pembiayaan, dana pensiun dan pasar modal. Dengan OJK mengambilalih fungsi
pengawasan perbankan maka OJK memiliki wewenang yang meliputi kelembagaan bank
mulai dari perizinan pendirian bank, dan pengaturan serta pengawasan mengenai
kesehatan bank, manajemen risiko, bahkan pemeriksaan bank.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah diatur
dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 yang disahkan pada 27 Oktober 2011 oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam undang-undang ini memuat ketentuan
mengenai organisasi dan tata kelola dari lembaga yang mengawasi otoritas
pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Pembentukan OJK ini
diharapkan fungsi pengaturan dan pengawasan menjadi lebih efisien dan
terkoordinasi apalagi aset keuangan yang diawasi begitu besar. Tak
tanggung-tanggung aset keuangan yang akan diawasi lembaga ini. OJK akan
mengawasi total pengelolaan aset mencapai Rp 11. 000 triliun. Untuk mengelola
aset keuangan begitu besar itu memang tidak mudah. Penerapan good corporate
governance menjadi keharusan yang dilakukan oleh OJK mengingat kewenangan yang
begitu besar.
Memang tidak mudah untuk melakukan fungsi
pengawasan dan pengaturan secara terintegrasi apalagi OJK nanti akan diisi
pegawai dari dua lembaga keuangan besar yaitu Badan Pengawasan Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia telah
melepas sekitar 1.220 karyawannya untuk pindah tugas ke OJK menjelang akhir
Desember 2013. Perpindahan tugas itu dilakukan secara bertahap. Sekitar 1.150
pegawai BI akan bekerja mulai 1 Januari 2014 di OJK, sedangkan sisanya 70
pegawai telah bekerja di OJK selama satu tahun. Seluruh pegawai yang akan
bekerja untuk OJK itu nantinya hanya akan dikontrakkan selama tiga tahun.
Selain itu, OJK juga menghadapi tantangan
untuk menarik iuran dari sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya. OJK
akan menarik iuran sekitar 0,03% dari sektor perbankan mulai 2014. Iuran itu
pun akan bertambah menjadi 0,04% untuk satu tahun berikutnya. Iuran itu nanti
tidak hanya untuk industri perbankan tetapi juga jasa keuangan lainnya. Saat
ini, ketetapan pengenaan iuran itu menunggu persetujuan dari Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. OJK pun mengharapkan dukungan pelaku pasar terkait penarikan
iuran itu.
Sektor keuangan memang sangat menarik dan
dinamis. Oleh karena itu, peran OJK memang tidak mudah untuk mengawasi aset
sektor jasa keuangan. Komitmen dan keberanian dibutuhkan OJK untuk menjaga aset
dan mengawasi sektor keuangan. Dengan fungsi pengawasan perbankan yang akan
diawasi oleh OJK menjadi era baru bagi industri keuangan Indonesia.
Nama :
Shintia Efriyani
NPM :
26211751
Kelas :
3EB10
Referensi :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar